Lubuk Kertang, 9 Juli 2025 — Yayasan Srikandi Lestari (YSL) mengadakan audiensi bersama Pemerintah Desa Lubuk Kertang guna membahas sinergi program pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Audiensi ini menjadi lanjutan dari pertemuan YSL dengan Dinas Koperasi Kabupaten Langkat, sekaligus menyoroti tantangan kemiskinan ekstrem yang dialami masyarakat desa.
Dalam pemaparannya, Sumiati selaku perwakilan YSL menjelaskan bahwa pihaknya telah diterima dengan baik oleh Dinas Koperasi. Namun, untuk bisa mengakses program-program penguatan usaha kelompok, diperlukan surat pengantar dari kepala desa sebagai bentuk dukungan administratif. Hal ini menjadi dasar penting dilakukannya pertemuan ini.
Salah satu warga, Noer, menambahkan bahwa masyarakat Lubuk Kertang sebelumnya telah mengembangkan hasil hutan bukan kayu, seperti dodol dan keripik jeruju, yang sempat mendapat perhatian dari Dinas Koperasi. Ini menunjukkan adanya potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama bila didukung oleh pendampingan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Lubuk Kertang menyampaikan sejumlah keprihatinan. Ia menilai bahwa banyak masyarakat yang masih terlalu berharap pada janji bantuan dari berbagai pihak, termasuk lembaga luar. “Banyak program datang dengan janji, namun tidak semuanya terealisasi. Hal ini justru menumbuhkan mental ketergantungan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa meskipun masyarakat telah terdata dalam sistem pemerintah, banyak kebutuhan dan aspirasi mereka belum tertampung. Pemerintah desa pun kerap merasa terbebani dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi. “Yang harus kita ubah pertama adalah pola pikir masyarakat. Jangan hanya berharap bantuan, tapi harus mandiri,” tegasnya.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, YSL menegaskan bahwa pendekatan mereka bukanlah sekadar pemberian bantuan. “Kami hadir untuk mendorong kreativitas dan kemandirian warga melalui pengembangan UMKM. Tujuannya agar masyarakat bisa meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan tanpa menunggu bantuan,” jelas tim YSL.
Kepala desa juga mengungkapkan beberapa fakta tentang kondisi desa. Salah satunya adalah pengeluaran desa yang mencapai Rp2,5 miliar per tahun hanya untuk air minum rumah tangga. Selain itu, konflik sosial juga kerap muncul, terutama dalam proses pemilihan penerima manfaat program bantuan.
Ia menegaskan bahwa Desa Lubuk Kertang merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih strategis dan terintegrasi dalam mengentaskan persoalan ini.
Dalam audiensi tersebut juga dibahas sejumlah program pemerintah, seperti Langkat Sehat, yang dirancang untuk membantu warga yang tidak memiliki BPJS atau memiliki tunggakan. Namun, pelaksanaan program ini masih dalam tahap pendataan.
Di sisi lain, terdapat pula program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pertamina yang seharusnya dialokasikan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Sayangnya, program ini dinilai tidak berjalan efektif sejak 2020 karena masalah birokrasi dan koordinasi antarlembaga.
Mimi dari YSL menyatakan bahwa pihaknya akan menelusuri lebih lanjut tentang mekanisme pengelolaan CSR dan mendorong kebijakan daerah terkait. “YSL juga berkomitmen mendorong lahirnya Perda pengelolaan sawit yang berpihak pada masyarakat,” tambahnya.
Menutup pertemuan, Kepala Desa menekankan bahwa tantangan terbesar bukan hanya soal dana atau program, tetapi soal perubahan cara berpikir masyarakat. “Perlu kerja sama yang nyata, bukan janji. Jika masyarakat mampu mengubah mindset, maka pembangunan akan berkelanjutan,” tutupnya.
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah desa dan lembaga masyarakat sipil seperti YSL untuk membangun desa secara mandiri dan berkeadilan.
