Langkat, 8 Juli 2025 — Yayasan Srikandi Lestari (YSL) kembali melanjutkan audiensi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Langkat sebagai bagian dari upaya memperkuat wirausaha berbasis lingkungan di wilayah pesisir. Pertemuan ini juga menjadi ajang pengenalan anggota kelompok dari tiga desa dampingan: Sei Siur, Lubuk Kertang, dan Pintu Air.
Kepala Dinas Koperasi membuka audiensi dengan menyampaikan komitmen penuh dalam mendukung pengembangan UMKM lokal melalui program pelatihan dan pendampingan. Menurutnya, potensi ekonomi masyarakat pesisir perlu diperkuat dengan akses pelatihan teknis dan pembukaan jaringan pemasaran.
Direktur YSL dalam paparannya memperkenalkan tiga kelompok binaan yang tengah mengembangkan produk unggulan seperti eco print dari dedaunan lokal, cocopeat dari sabut kelapa, dan dodol mangrove sebagai alternatif produk olahan pangan khas daerah.
Tim YSL turut menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak, seperti pelatihan teknis produksi, bantuan alat kerja, serta akses pasar agar produk kelompok dapat naik kelas dan berkontribusi pada ekonomi sirkular berbasis lingkungan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi memberikan respon positif dan menawarkan beberapa bentuk dukungan nyata, antara lain:
- Pelatihan digital marketing untuk memperluas jangkauan pasar.
- Kesempatan mengikuti pameran UMKM dalam rangka HUT Kabupaten Langkat.
- Bantuan hibah barang dengan nilai maksimal Rp10 juta per kelompok, melalui pengajuan proposal resmi.
Namun, ia juga menegaskan bahwa hibah barang saat ini belum tersedia dan akan dibuka kembali tahun depan. Oleh karena itu, penting bagi kelompok untuk segera menyiapkan proposal lengkap dengan data anggota, jenis usaha, dan kebutuhan peralatan sebagai syarat administratif.
Khusus untuk produk dodol mangrove, Kepala Dinas Koperasi melihat potensi besar dan menawarkan pendampingan tambahan, termasuk uji kebersihan produk, pengurusan sertifikasi halal, serta koneksi ke Dinas Kesehatan untuk memenuhi standar pangan.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Koperasi dan YSL sepakat untuk:
- Menyusun proposal bantuan secara resmi per kelompok.
- Mengidentifikasi kelompok prioritas dari desa yang sudah aktif menjalankan usaha.
- Menyusun daftar peserta dan jadwal kesiapan untuk mengikuti pelatihan lanjutan.
Langkah ini menjadi awal kolaborasi yang lebih erat antara masyarakat pesisir, lembaga pendamping, dan pemerintah daerah dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
