Rantau Panjang, 10 Juli 2025 — Yayasan Srikandi Lestari (YSL) menggelar audiensi dengan Kepala Desa Rantau Panjang sebagai bagian dari proses pemetaan sosial yang tengah dilakukan, khususnya terkait isu perlindungan sosial dan keberadaan pekerja anak di sektor nelayan.
Dalam pertemuan ini, tim YSL menyampaikan hasil temuan awal yang menunjukkan adanya jumlah signifikan anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan di sektor perikanan. YSL menegaskan bahwa pengumpulan data ini bertujuan untuk menyusun laporan komprehensif dan menjadi dasar advokasi kepada dinas atau pihak berwenang agar ada perhatian serius dan solusi jangka panjang.
Kepala Desa Rantau Panjang memberikan respons terbuka, namun menyampaikan kekhawatiran terhadap keberlanjutan program dari organisasi non-pemerintah (NGO) sebelumnya yang tidak berhasil karena masyarakat kesulitan melanjutkan kegiatan secara swadaya setelah pendampingan selesai. Ia juga menyoroti dinamika sosial yang khas di kawasan pesisir, seperti tingginya ketergantungan warga terhadap bantuan langsung tunai (BLT) dan rendahnya inisiatif lokal untuk membangun kemandirian ekonomi.
Lebih lanjut, audiensi ini berhasil mengidentifikasi dua tantangan utama yang dihadapi desa: minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kualitas pendidikan, yang menjadi akar dari berbagai persoalan sosial, termasuk maraknya pekerja anak.
YSL menyatakan komitmennya untuk tidak hanya datang membawa bantuan jangka pendek, namun juga menggali lebih dalam akar masalah bersama masyarakat dan pemerintah desa, guna merancang solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Beberapa langkah konkret yang akan dilakukan antara lain:
- Melengkapi data lapangan sebagai bahan advokasi dan pengajuan intervensi ke Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja, khususnya terkait isu pekerja anak.
- Menyusun database singkat tentang kondisi sosial masyarakat yang dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah.
- Merancang program pemberdayaan, seperti pelatihan usaha keluarga nelayan dan program beasiswa bagi anak-anak yang putus sekolah.
- Berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menjaring dukungan lokal serta legalitas, termasuk surat rekomendasi dari Kepala Desa dalam pembentukan kelompok atau komunitas dampingan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi YSL dalam mengedepankan pendekatan berbasis masyarakat untuk menghadirkan keadilan sosial yang lebih merata, terutama di wilayah pesisir yang kerap terabaikan dari intervensi kebijakan jangka panjang.
