Medan, 13 Agustus 2025 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara menerima audiensi dari perwakilan pendamping masyarakat pesisir, Yayasan Srikandi Lestari, pada Rabu, 13 Agustus 2025. Pertemuan ini membahas persoalan kebencanaan yang kerap dialami masyarakat pesisir, terutama terkait pasang surut air laut dan angin kencang yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Yayasan Srikandi Lestari (YSL), Mimi, menyampaikan bahwa kondisi warga pesisir saat ini semakin memprihatinkan. Pasang naik dan surut yang terjadi berulang kali disertai angin kuat menyebabkan kerentanan baru, terutama bagi kelompok miskin yang minim perlindungan. “Masyarakat tidak hanya menghadapi ancaman alam, tetapi juga terbatas secara ekonomi. Karena itu, kami berharap ada lembaga yang bisa memberikan perhatian, pendampingan, dan solusi nyata,” ujarnya.
Kepala Bidang Kerja Sama BPBD Sumut, Robert, menegaskan bahwa penanganan kebencanaan menjadi tugas lintas sektor. Ia menjelaskan, BPBD bekerja melalui tiga tahapan utama. Pertama, tahap pra-bencana yang berfokus pada edukasi, penyusunan kajian risiko, hingga rencana kontinjensi. Kedua, tahap saat bencana di mana BPBD turun mendampingi pemerintah kabupaten/kota dan memberikan bantuan logistik dasar. Ketiga, tahap pasca bencana melalui pengkajian kebutuhan (Jitupasna), yang kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga terkait, seperti Kementerian PUPR maupun BNPB.
“BPBD tidak bisa bekerja sendiri, karena kebencanaan adalah isu lintas sektor. Kami tidak mengajukan konstruksi fisik, namun akan mengusulkan melalui rekomendasi gubernur. Jika dana sudah turun, barulah bisa diajukan di tahun berikutnya,” jelas Robert.
Ia menambahkan, BPBD terbuka untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk komunitas maupun media. Menurutnya, kolaborasi penting agar penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. “Kami sangat terbuka untuk kerja sama. Jika ada rencana pelatihan atau pendidikan kebencanaan, sampaikan melalui surat resmi. Kami akan merespons dengan baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mimi juga menyampaikan kesiapan komunitas pesisir untuk ikut dilibatkan dalam upaya penanggulangan bencana. Ia menekankan pentingnya respons cepat, terutama ketika bencana datang secara tiba-tiba.
Diskusi berlanjut dengan pembahasan seputar peran relawan, edukasi kebencanaan, hingga keterbatasan fasilitas. Robert menyebutkan, untuk menjadi relawan resmi, seseorang perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu ke BPBD. Adapun edukasi yang diberikan lebih mengutamakan praktik langsung dan penyesuaian dengan kondisi wilayah. “Kami tidak mengedarkan brosur umum karena setiap daerah punya potensi bencananya sendiri. Edukasi lebih efektif jika dilakukan langsung, sesuai konteks lapangan,” katanya.
Sementara itu, staf BPBD Sumut, Sofian, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan. Ia menjelaskan bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk mengikuti pelatihan kebencanaan, dan hal itu juga bisa difasilitasi oleh BPBD di tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, pelatihan perlu mempertimbangkan karakter peserta, baik dari segi gender maupun usia, agar hasilnya lebih tepat guna.
Sofian juga menyoroti masih minimnya identifikasi bencana di berbagai fase, mulai dari pra, saat, hingga pasca bencana. Karena itu, ia mendorong adanya program berbasis masyarakat yang bisa menjadi solusi jangka panjang. “Misalnya program penanaman mangrove, itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana desa dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Program seperti ini bisa sekaligus melindungi pesisir dan memberdayakan warga,” jelasnya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi bencana, khususnya bagi masyarakat pesisir yang rentan. BPBD Sumut menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam memberikan pendampingan, edukasi, dan membuka ruang kerja sama lintas sektor agar masyarakat semakin siap menghadapi risiko bencana.
