Langkat, 30 November 2025 – Ratusan kilometer permukiman di Kabupaten Langkat terendam setelah hujan ekstrem mengguyur provinsi Sumatera Utara sejak akhir November 2025. Curah hujan yang sangat tinggi sebagai bagian dari fenomena cuaca ekstrem yang dipengaruhi perubahan iklim regional menyebabkan debit sungai meningkat drastis, meluap, dan merendam kawasan pemukiman serta fasilitas umum. Kantor Yayasan Srikandi Lestari juga tergenang akibat luapan sungai.
Menurut data resmi, setidaknya 15 kecamatan di Langkat terdampak banjir. Kecamatan-kecamatan seperti Brandan Barat, Gebang, Besitang, Babalan, Sei Lepan, Stabat, Sawit Seberang, Tanjung Pura, Batang Serangan, Wampu, Secanggang, Pematang Jaya, Hinai, dan Padang Tualang melaporkan ketinggian air rata-rata antara 50 cm hingga 2meter. Banyak rumah, lahan pertanian dan perkebunan, serta fasilitas umum ikut terendam.
Tidak hanya pemukiman warga , akses jalan utama perbatasan Sumut–Aceh turut terputus karena banjir di sejumlah titik. Di beberapa kecamatan, ketinggian air dilaporkan mencapai setinggi pinggang orang dewasa dengan arus deras, menutup jalur transportasi.
Banjir ini juga telah memaksa warga untuk mengungsi ke lokasi-lokasi aman seperti kantor camat, masjid, gereja, atau posko darurat yang didirikan pemerintah setempat. Banyak di antara mereka kehilangan sebagian besar harta benda dan menghadapi kesulitan logistik, air bersih, makanan, listrik, akses komunikasi, hingga bahan pokok.
Di tengah krisis ini, banjir tak hanya merendam rumah warga tetapi juga fasilitas organisasi sipil. Salah satu kantor yang terdampak parah adalah kantor Yayasan Srikandi Lestari (YSL), sebuah lembaga yang selama ini aktif dalam program lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Ketika banjir mulai masuk ke rumah-rumah, ruangan kantor YSL dengan cepat terisi air sampai menutup hampir seluruh lantai. Dalam waktu singkat, peralatan kantor, dokumen, dan aset penting lainnya tergenang. Akibatnya, diperkirakan 90% fasilitas kantor mengalami kerusakan total: mulai dari komputer, laptop, hard drive, printer, alat dokumentasi, hingga dokumen dan arsip penting. Furnitur kantor seperti meja dan lemari arsip pun rusak berat.
Kerusakan besar ini bukan semata kerugian material, tetapi juga mengancam kelangsungan program-program kemasyarakatan yang dijalankan oleh YSL. Data, catatan kegiatan, dokumen pendampingan masyarakat, serta rencana program ke depan menjadi ikut terendam dan sulit diselamatkan.
Seorang staf YSL menyampaikan bahwa setelah air surut, yang tersisa hanyalah lumpur, tumpukan barang rusak, dan dokumen yang tak lagi bisa diselamatkan, membuat kantor dalam kondisi lumpuh sementara waktu, dan harus mengalihkan aktivitas ke Lokasi darurat atau lokasi sementara.
Dengan demikian, kerusakan fasilitas sipil menjadi bagian dari dampak struktural bencana, memperparah krisis dan memperlambat pemulihan masyarakat.
Kasus di Langkat dan YSL hanyalah sebagian dari krisis skala besar yang melanda Sumatera Utara akhir November 2025. Secara provinsi, banjir dan longsor melanda banyak kabupaten/kota, merenggut nyawa, merusak ribuan rumah, infrastruktur, jalan, jembatan, dan hak hidup masyarakat.
Banjir kali ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem lingkungan, aliran sungai, dan tata kelola drainase ketika cuaca ekstrem terjadi — apalagi jika disertai tekanan iklim dan pengelolaan lahan yang buruk.
Kerusakan 90% di kantor YSL adalah alarm: bahwa bencana ini bukan sekadar urusan rumah warga, tapi juga mengancam struktur organisasi masyarakat sipil dan jalannya bantuan sosial. Pemulihan ke depan harus mencakup:
- Bantuan mendesak bagi warga terdampak, termasuk dukungan logistik, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, dan pemulihan aset.
- Perbaikan infrastruktur dan sistem pengelolaan lingkungan: drainase, DAS, resapan air, tata ruang agar tidak mudah terulang.
- Pendataan dan dokumentasi kerusakan secara sistematis — termasuk fasilitas organisasi, untuk ukutan kerugian dan dasar bantuan/pemulihan.
Banjir di Langkat dan kerusakan parah pada kantor sipil seperti YSL adalah gambaran nyata dari krisis lingkungan dan kemanusiaan. Harus ada respons cepat dan komprehensif.
