Medan, 27 Mei 2025 — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara menyelenggarakan Workshop “Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Digital bagi “Panduan Penyusunan SOP Keamanan Digital organisasi masyarakat sipil (OMS) di Sumatera Utara, pada 26-27 Mei 2025 di Hotel Hermes Palace Medan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kapasitas organisasi dalam melindungi diri dari ancaman siber yang kian meningkat di era digital.
Kegiatan diikuti oleh sejumlah lembaga, termasuk Yayasan Srikandi Lestari (YSL), yang aktif dalam advokasi isu lingkungan dan hak asasi manusia di Kabupaten Langkat. Dalam workshop ini, peserta dibimbing menyusun kebijakan internal dan langkah teknis untuk memperkuat keamanan data, jaringan, serta aset digital organisasi.
Workshop ini menghadirkan Aulia dari Cyberity Network sebagai narasumber utama. Aulia, yang dikenal sebagai praktisi keamanan siber, memaparkan berbagai strategi dan praktik perlindungan digital yang dapat diterapkan oleh organisasi masyarakat sipil. Ia menekankan bahwa keamanan digital harus menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan hanya tanggung jawab individu. “Ancaman siber tidak hanya menyasar sistem, tapi juga perilaku manusia di baliknya. Karena itu, kesadaran kolektif adalah kunci utama,” ujarnya.
Setelah mengikuti workshop, Yayasan Srikandi Lestari mengambil langkah lanjut dengan mengemas hasil pelatihan menjadi sebuah modul panduan keamanan digital berbentuk buku berjudul Panduan Keamanan Digital untuk Organisasi Masyarakat Sipil di Sumatera Utara. Modul ini memuat prinsip-prinsip dasar perlindungan data, kebijakan kata sandi, keamanan perangkat, hingga tata cara penanganan insiden siber. Buku tersebut kini digunakan tidak hanya secara internal, tetapi juga dibagikan kepada jaringan OMS lainnya sebagai referensi dalam memperkuat sistem keamanan digital mereka.
Peserta workshop juga diperkenalkan pada praktik terbaik, seperti penggunaan verifikasi dua langkah, pengelolaan kata sandi dengan password manager, pembaruan sistem secara berkala, serta penggunaan jaringan internet dan perangkat lunak resmi. Selain itu, panduan mendorong setiap organisasi menunjuk petugas keamanan digital yang bertugas menangani insiden dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data.
Yayasan Srikandi Lestari menyambut baik kegiatan ini dan menilai bahwa pelatihan tersebut relevan dengan kerja-kerja mereka yang kerap bersinggungan dengan isu sensitif. Melalui kegiatan ini, YSL berkomitmen menerapkan standar keamanan digital yang lebih ketat, termasuk perlindungan data komunitas dampingan dan dokumen organisasi.
Workshop ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas digital di kalangan OMS di Sumatera Utara, membangun budaya keamanan siber yang kolektif, serta mendorong terciptanya ruang digital yang aman, adil, dan memberdayakan bagi masyarakat sipil.
