Kwala Serapuh 12 Juni 2025— Sejumlah warga Kwala Serapuh bersama tim Yayasan Srikandi Lestari mengadakan pertemuan dan diskusi pada pukul 10.37 WIB, Kamis, 12 Juni 2025 dengan tujuan melakukan pendataan ulang terhadap warga yang layak mendapatkan bantuan tetapi selama ini belum pernah terdaftar sebagai penerima.
Pertemuan diawali oleh Mimi Surbakti yang menjelaskan maksud kedatangan tim ke Kwala Serapuh, yaitu untuk memetakan kondisi warga secara nyata di lapangan. Data hasil pendataan ini nantinya akan digunakan sebagai pembanding sekaligus dasar pengajuan agar pemerintah menyalurkan bantuan lebih tepat sasaran.
Dalam diskusi, warga secara terbuka mengungkapkan keluhan mengenai penyaluran bantuan yang tidak merata. Beberapa warga menyebut bahwa survey dari pihak terkait jarang dilakukan, sehingga data yang dipakai masih data lama. Akibatnya, bantuan kerap diterima oleh warga yang tergolong mampu, seperti pemilik lahan luas, sementara warga tidak mampu justru terlewatkan hanya karena status pekerjaan di KTP tertulis sebagai ‘wiraswasta’.
Menanggapi hal tersebut, Mimi Surbakti menegaskan bahwa persoalan mendasar terletak pada data yang semrawut di tingkat desa. Ia menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah desa memiliki data akurat untuk menjadi dasar distribusi bantuan. Namun faktanya, pengumpulan data sering tidak maksimal sehingga masyarakat berhak bantuan pun kesulitan untuk mengajukan diri.
“Karena itulah kami di sini, untuk membantu warga memiliki data mandiri yang akurat. Dengan data ini, kita bisa menekan pemerintah agar survey dilakukan ulang dan bantuan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan,” ujar Mimi.
Warga juga menanyakan soal mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), yang menurut mereka kerap tidak jelas kriterianya. Dalam diskusi, Dewi selaku pendamping menambahkan bahwa pertemuan ini juga menjadi forum warga untuk menyuarakan keluhan sekaligus memahami prosedur pengajuan bantuan.
“Setelah kita kumpulkan datanya, kita akan mendesak dinas-dinas terkait untuk turun langsung ke lapangan. Harapannya, tidak ada lagi warga yang layak bantuan tetapi terlewat hanya karena data yang tidak valid,” terang Dewi.
Survey dan mapping di Kwala Serapuh diharapkan menjadi langkah awal pembenahan distribusi bantuan sosial di wilayah tersebut, agar ke depan seluruh program bantuan benar-benar berpihak pada warga miskin yang berhak menerimanya.
