Medan 19 November 2025 — Yayasan Srikandi Lestari (YSL) menghadiri diskusi strategis yang diselenggarakan di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), membahas penguatan Program Sedekah Energi serta kondisi masyarakat yang terdampak operasional PLTU Pangkalan Susu. Pertemuan ini turut menghadirkan sejumlah ulama yang memberikan perspektif keagamaan dan sosial terkait pentingnya dan perwakilan Green Justice Indonesia (GJI) untuk percepatan transisi energi berkeadilan.
Diskusi ini secara khusus menyasar ESDM karena lembaga tersebut memiliki kewenangan strategis dalam penyusunan regulasi energi daerah, perencanaan bauran energi, pengawasan aktivitas pembangkit listrik, serta penilaian terhadap dampak sosial dan lingkungan dari operasional energi fosil. Selain itu, ESDM berperan penting dalam mendorong implementasi target energi bersih di tingkat provinsi maupun nasional.
Dalam forum tersebut, Direktur YSL Sumiati Surbakti memaparkan situasi lapangan yang selama ini dirasakan oleh warga sekitar PLTU. Ia menuturkan bahwa polusi udara, pencemaran lingkungan, serta gangguan terhadap lahan pertanian dan pesisir telah menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat. Dampak tersebut juga memicu hilangnya mata pencaharian, sehingga sebagian warga terpaksa berpindah tempat untuk bekerja dan menjadi internal migran.
“Kerusakan ekologis yang terjadi bukan hanya menghancurkan lingkungan, tetapi juga menghilangkan hak hidup masyarakat. Banyak keluarga yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya karena tidak ada lagi sumber penghasilan. Inilah alasan mengapa kami mendorong pensiun dini PLTU Pangkalan Susu,” jelas Bu Mimi.
Para ulama yang hadir memberikan pandangan mengenai fikih transisi energi, menekankan bahwa menjaga keberlanjutan alam merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual umat. Mereka menilai bahwa program Sedekah Energi dapat menjadi pintu edukasi bagi masyarakat untuk mulai beralih pada praktik yang mendukung energi bersih.
ESDM menyambut masukan tersebut dan menegaskan bahwa transisi energi merupakan prioritas pemerintah, terutama melalui peningkatan bauran energi terbarukan, penurunan emisi sektor ketenagalistrikan, dan penguatan regulasi yang mendorong penggunaan energi ramah lingkungan. Diskusi ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat terdampak dengan kerangka kebijakan energi daerah.
Diskusi ini juga mengangkat pentingnya sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil dalam mempercepat transformasi menuju energi bersih. ESDM menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog yang melibatkan masyarakat terdampak, sehingga kebijakan energi dapat dijalankan secara partisipatif dan berkeadilan.
Melalui pertemuan ini, seluruh pihak sepakat bahwa transisi energi bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan keharusan sosial dan ekologis untuk melindungi masyarakat serta memastikan masa depan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang.
