Lampung Timur, 8 September 2025 — Yayasan Srikandi Lestari (YSL) turut ambil bagian dalam kegiatan Temu Rakyat Sumatera 2025 yang digelar di Desa Sripendowo, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, pada 6–8 September 2025. Kegiatan ini mempertemukan ratusan peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, akademisi, dan aktivis lingkungan dari seluruh wilayah Sumatera.
Nurhayati, anggota komunitas dampingan Yayasan Srikandi Lestari, hadir sebagai perwakilan dalam kegiatan ini untuk menunjukkan komitmen dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir. Partisipasinya juga mencerminkan peran penting perempuan yang terdampak krisis lingkungan di Sumatera Utara, khususnya di kawasan industri dan pesisir yang mengalami tekanan akibat proyek pembangunan berskala besar, seperti PLTU Pangkalan Susu.
“Kami datang untuk belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat jaringan antar-komunitas yang sama-sama memperjuangkan ruang hidup. Apa yang kami alami di Pangkalan Susu ternyata juga dialami banyak rakyat di tempat lain,” ujar Nurhayati.
Forum Konsolidasi Rakyat
Temu Rakyat Sumatera 2025 merupakan forum konsolidasi tahunan masyarakat sipil untuk memperkuat gerakan melawan perampasan ruang hidup. Tahun ini, kegiatan mengusung tema “Bangun Persatuan Gerakan Rakyat, Lawan Perampasan Ruang Hidup”, yang menjadi refleksi atas meningkatnya konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan peminggiran kelompok rentan di berbagai wilayah.
Koordinator Temu Rakyat Sumatera, Sumaindra Jarwadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini dihadiri perwakilan dari pesisir, hutan, desa perkebunan, kawasan tambang, masyarakat adat, hingga daerah yang menjadi lokasi proyek strategis nasional (PSN).
“Rakyat dari berbagai wilayah menghadapi ketidakadilan yang sama, yakni kehilangan tanah, laut, dan hutan akibat proyek pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat. Ketika mereka bertahan, justru dihadapkan pada intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan,” ungkapnya.
Menurut Sumaindra, perampasan ruang hidup tidak hanya dilakukan oleh perusahaan swasta besar, tetapi juga difasilitasi oleh kebijakan negara. Regulasi yang longgar dan perizinan yang tumpang tindih sering kali membuka celah bagi korporasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat setempat.
Isu-Isu yang Dibahas
Selama tiga hari kegiatan, para peserta mengikuti diskusi panel, seminar, dan focus group discussion (FGD) yang membahas enam sektor utama penyebab perampasan ruang hidup: pertambangan, perkebunan, infrastruktur dan PSN, pesisir dan pulau kecil, energi, serta kawasan hutan.
Beberapa kasus yang disorot antara lain konflik agraria di Rempang (Kepulauan Riau), Kappa (Riau), Malangsari (Lampung), dan Kotabaru (Sumatera Selatan). Kasus-kasus tersebut dinilai menggambarkan pola sistematis perampasan ruang hidup, di mana masyarakat yang mempertahankan tanah dan lautnya sering menjadi korban kekerasan aparat dan kriminalisasi hukum.
Selain organisasi akar rumput, forum ini juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan aktivis HAM, seperti Asfinawati, Bambang Widjojanto, dan Inayah Wulandari Wahid, yang memberikan dukungan terhadap perjuangan masyarakat di daerah. Mereka menegaskan pentingnya membangun gerakan rakyat yang lintas sektor dan lintas wilayah untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi kebijakan pembangunan yang tidak adil.
Dalam salah satu sesi tersebut, perwakilan Yayasan Srikandi Lestari turut menjadi bagian dari diskusi. Nurhayati memaparkan pengalaman komunitas dampingan YSL di wilayah pesisir Pangkalan Susu, Langkat, yang mengalami degradasi lingkungan akibat aktivitas industri energi dan pembangunan pembangkit listrik.
Ia menjelaskan bahwa perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak ketika ruang hidup mereka rusak. Selain kehilangan sumber penghidupan dari laut, mereka juga harus menanggung beban sosial dan ekonomi keluarga.
“Kerusakan lingkungan di pesisir bukan hanya soal hilangnya ekosistem, tapi juga hilangnya martabat dan kemandirian masyarakat. Kami ingin pemerintah mendengar langsung suara perempuan dari akar rumput,” tegas Nurhayati.
Partisipasi YSL dalam forum ini juga menegaskan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan gender dalam setiap upaya advokasi lingkungan. YSL mendorong agar gerakan rakyat di Sumatera memberikan ruang bagi kepemimpinan perempuan serta memperkuat strategi bersama dalam memperjuangkan hak atas tanah dan laut.
Kritik terhadap Kebijakan Pembangunan
Dalam pernyataannya, peserta Temu Rakyat Sumatera menilai bahwa proyek pembangunan di berbagai sektor justru memperparah ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Pihak yang paling terdampak adalah kelompok rentan seperti nelayan, petani, masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak.
“Pembangunan semestinya menyejahterakan rakyat, bukan menggusur dan memiskinkan mereka. Kami menolak segala bentuk perampasan ruang hidup, kekerasan, kriminalisasi, dan manipulasi hukum terhadap gerakan rakyat,” tegas Sumaindra.
Forum tersebut juga menyerukan agar pemerintah mencabut berbagai peraturan yang melegitimasi praktik perampasan ruang hidup, baik berupa peraturan presiden, peraturan daerah, maupun izin usaha korporasi yang merugikan masyarakat.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, yang turut hadir, menambahkan bahwa konflik agraria di Sumatera hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang terjadi di seluruh Indonesia.
“Tanah bagi petani bukan sekadar aset ekonomi, tapi juga sumber identitas dan kehidupan. Tanpa tanah, masyarakat desa kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup dan menjaga lingkungannya,” ujarnya.
Manifesto Rakyat Sumatera
Sebagai penutup, peserta Temu Rakyat Sumatera mendeklarasikan Manifesto Rakyat Sumatera, sebuah dokumen politik rakyat yang memuat seruan untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat atas tanah, laut, dan hutan. Manifesto ini juga menjadi dasar untuk membangun wadah komunikasi lintas wilayah yang memungkinkan kerja sama strategis antar komunitas dalam memperkuat gerakan sosial di masa depan.
“Kami ingin forum ini menjadi tonggak lahirnya politik alternatif rakyat, sebuah gerakan yang berpijak pada kepentingan rakyat kecil, bukan kepentingan elite,” tambah Sumaindra.
Kehadiran Yayasan Srikandi Lestari dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas solidaritas antar komunitas di Sumatera. YSL selama ini aktif mendampingi kelompok perempuan dan masyarakat pesisir yang terdampak proyek energi dan industri di wilayah Pangkalan Susu, Langkat, dan sekitarnya. Melalui partisipasi ini, YSL berkomitmen memperkuat suara perempuan dalam perjuangan lingkungan dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan berkeadilan dapat terwujud.
“Perjuangan kami tidak berhenti di daerah. Suara rakyat harus bersatu agar pemerintah mendengar dan menghormati hak-hak kami,” tutur Nurhayati.
