Pulau Sembilan, 5 Juli 2025 — Yayasan Srikandi Lestari (YSL) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan keadilan sosial dengan melaksanakan kegiatan diskusi dan pemetaan sosial di Desa Pulau Sembilan pada 4-5 Juli 2025, sebuah pulau kecil yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan dan buruh harian lepas dan tergolong sebagai internal migran.
Kegiatan ini berlangsung di salah satu rumah warga yang secara sukarela menjadi tuan rumah. Antusiasme masyarakat begitu tinggi, karena bagi banyak warga, ini merupakan pertama kalinya mereka merasa didengarkan secara langsung oleh pihak luar.
Dalam diskusi yang berlangsung selama dua hari, warga secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, mulai dari bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, bantuan yang terhenti tanpa kejelasan, hingga pendataan yang terus dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Keluhan ini menjadi gambaran nyata dari tantangan sistemik yang masih membayangi pelayanan sosial di wilayah-wilayah terpencil.
Menanggapi hal tersebut, Tim YSL memanfaatkan sesi dialog untuk memberikan informasi tentang skema bantuan dan layanan sosial yang tersedia, serta cara-cara agar masyarakat bisa mengaksesnya. Tak hanya mendengarkan, tim juga melakukan pendataan lapangan dengan metode wawancara mendalam terhadap keluarga-keluarga yang belum tercakup dalam sistem pelayanan sosial formal. Seluruh data dikumpulkan dan diinput langsung melalui Google Form sebagai bahan pemetaan awal.
Langkah selanjutnya, YSL akan menjadwalkan audiensi dengan aparat Pemerintah Desa Pulau Sembilan. Pertemuan ini bertujuan menyampaikan temuan lapangan, khususnya mengenai warga yang belum mendapatkan bantuan sosial dan belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan YSL dalam mendorong sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini kerap terpinggirkan dalam akses layanan publik. YSL menegaskan bahwa pendataan akan terus dilanjutkan hingga seluruh target terpenuhi, sebagai dasar advokasi dan perbaikan kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.
