Sumatera Utara, 30 Juli 2025 -Yayasan Srikandi Lestari (YSL) melakukan pendataan terhadap 1.292 masyarakat di delapan desa dampingan di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya YSL untuk memastikan setiap warga, terutama kelompok rentan dan migran internal, memperoleh akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial dari pemerintah.
Pendataan yang dilakukan sepanjang Juni hingga Juli 2025 ini mencatat bahwa 479 orang di antaranya merupakan kepala keluarga migran internal, yaitu warga yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain di dalam negeri untuk bekerja atau mencari penghidupan yang lebih baik. Desa yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi Lubuk Kertang, Pulau Sembilan, Rantau Panjang, Bulu Cina, Sei Siur, dan Kwala Serapuh.
Hasil pendataan menunjukkan bahwa penyebab utama masyarakat melakukan migrasi berkaitan erat dengan tekanan ekonomi dan perubahan lingkungan hidup di wilayah pesisir. Banyak warga yang terpaksa meninggalkan desa akibat menurunnya hasil tangkapan nelayan, berkurangnya lahan kerja akibat abrasi dan pencemaran, serta terbatasnya lapangan pekerjaan lokal. Sebagian lainnya memilih bermigrasi ke kota karena dorongan untuk memperoleh pendapatan lebih baik, mengikuti pasangan, atau melanjutkan pendidikan.
Selain memotret kondisi sosial ekonomi, survei juga menggali kebutuhan utama masyarakat. Dari hasil analisis data, kebutuhan yang paling banyak disebutkan adalah akses bantuan sosial dan layanan kesehatan yang merata, diikuti oleh kesempatan kerja tetap, pelatihan keterampilan, dan jaminan pendidikan untuk anak-anak. Banyak warga mengaku belum memiliki BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan, serta menghadapi kesulitan saat hendak mendaftar karena kendala administrasi, jaringan internet, atau kurangnya informasi dari pihak desa.
Program ini menjadi bagian dari kerja advokasi YSL dalam memperkuat perlindungan sosial berbasis komunitas, khususnya bagi masyarakat pesisir dan pekerja informal yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program pemerintah seperti BPJS Kesehatan (506 Orang), Ketenagakerjaan (29 Orang), bantuan UMKM (203 Orang), dan layanan kesejahteraan dasar seperti PKH (46 Orang), BPNT, Bantuan Lansia (15 Orang) serta beberapa skema bantuan lainnya.
“Pendataan ini bukan sekadar mengumpulkan data, tapi langkah awal untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari hak-hak sosial mereka,” ujar salah satu tim lapangan YSL.
Selain data kependudukan, survei juga memotret kondisi sosial ekonomi warga, seperti status pekerjaan, jumlah anggota keluarga, akses layanan kesehatan, hingga pengalaman kekerasan berbasis gender. Data ini nantinya akan menjadi dasar bagi YSL dalam melakukan perencanaan intervensi dan advokasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi YSL dalam merancang intervensi berbasis bukti (evidence-based advocacy) dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah agar layanan sosial dapat lebih tepat sasaran. Sebagai tindak lanjut, YSL akan membantu masyarakat untuk mendaftar ke berbagai program sesuai kebutuhan mereka, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, bantuan sosial pemerintah, hingga pelatihan keterampilan kerja bagi kelompok muda dan perempuan.
Melalui kegiatan ini, YSL berharap dapat memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga sosial lainnya untuk membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
