Tapanuli, Sumatera Utara, 30 Mei 2025 – Persoalan pembebasan lahan proyek energi milik PT. SOL kembali memicu ketegangan di tengah masyarakat. Sejumlah warga dari Silankitang menilai proses ganti rugi lahan berjalan tidak transparan dan belum tuntas, sehingga mereka pernah memilih turun ke jalan melakukan demonstrasi damai ke Kantor DPRD dan kantor bupati. Hingga kini, belum ada tanggapan maupun penyelesaian resmi dari pihak perusahaan maupun pemerintah daerah.
Salah satu warga, Bapak Sitompul, mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas lahan miliknya seluas sekitar 3 hektare. Meskipun demikian, area tersebut sudah dipagari dan diklaim sebagai bagian dari wilayah proyek.
“Saya tidak tahu apakah humas perusahaan yang bermain atau bagaimana. Ada sekitar tiga hektare lagi yang belum dibayarkan tapi sudah mereka pagar. Saya sudah minta tolong wartawan, tapi tidak ada tindak lanjut. Tanah itu memang milik saya, bisa tanya warga sini,” ujarnya.
Ketidakjelasan proses pembebasan lahan ini bukan hanya dialami oleh satu keluarga. Sejumlah warga lainnya juga mengaku tidak memperoleh dokumen resmi atau bukti administrasi yang menunjukkan kepastian pembayaran, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya terhadap pihak perusahaan.
Karena tidak mendapat kejelasan, warga pernah melakukan demonstrasi damai ke Kantor DPRD dan kantor bupati. Mereka menuntut transparansi pembayaran ganti rugi serta kehadiran pemerintah sebagai mediator. Namun, aksi tersebut tidak menghasilkan tanggapan maupun kebijakan lanjutan.
“Kami pernah melakukan demonstrasi damai, tapi pemerintah setempat dan perusahaan tidak merespon,”ujarnya.
Ketegangan sempat meningkat ketika sejumlah demonstran bentrok dengan aparat kepolisian. Beberapa warga bahkan sempat dibawa ke kantor polisi, meski belakangan dibebaskan.
Bapak Sitompul, yang juga ikut dalam aksi, menceritakan bagaimana ia menghadapi aparat yang mencoba membubarkan massa.
“Saya berhadapan langsung dengan Polres. Mereka mau gilas saya karena saya tidak mau menyingkir dari jalan. Tapi saya tetap bersikeras meminta supaya lahan saya dibayar,” ujarnya.
Lambannya penyelesaian dan tidak adanya penjelasan resmi membuat kepercayaan warga terhadap pemerintah dan perusahaan semakin melemah. Masyarakat merasa suaranya diabaikan, meskipun dampak proyek langsung mereka rasakan.
Warga menyatakan bahwa mereka tidak menolak pembangunan, tetapi meminta agar hak-hak dasar mereka, terutama pembayaran lahan yang sudah digunakan dipenuhi terlebih dahulu. Bagi mereka, masalah ini bukan hanya soal tanah, melainkan soal keadilan dan penghargaan terhadap warga yang terdampak langsung.
Hingga berita saat ini, pihak PT. SOL maupun pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan dan aksi demonstrasi warga. Masyarakat berharap adanya dialog terbuka yang melibatkan perusahaan, pemerintah, dan warga agar persoalan ini segera terselesaikan.
